Buntut dari adanya RUU sisdiknas yang dianggap merugikan terutama bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terus menuai kecaman. Mereka mengancam melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) , Prof Budi Jatmiko menyatakan kesiapan para pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia untuk menyuarakan keadilan.
Mereka akan hadir dalam aksi demonstrasi yang bakal digelar selama 3 hari sejak 27 hingga 29 September. Titik aksi bakal dipusatkan di dua lokasi yaitu istana kepresidenan dan kantor Kemendikbud. Prof Budi menyatakan sudah lebih dari 1.000 Pimpinan PTS menyatakan kesiapan untuk hadir. Sementara itu angkat tersebut kata dia terus bertambah.
"Mungkin akan bertambah (peserta aksi), di Bali 3000 lebih pimpinan PTS hadir tgl 1-3 Juli 2022 lalu. untuk membicarakan kebuntuan dialog dengan pemerintah, " Terang prof Budi.
Prof Budi melanjutkan, terkait tuntutan massa aksi nanti mereka masih konsisten meminta 5 poin tuntutan, diantaranya :
1. Hentikan RUU sisdiknas yg sangat liberal.
2. Bubarkan LAM PT berorientasi bisnis
3. Bubarkan komite Uji Kompetensi , yang tidak sesuai undang-undang dan kembalikan ke perguruan tinggi masing-masing.
4. Menyelesaikan audit kinerja penggabungan PTS yang bertahun tahun tidak selesai, dan perijinan prodi yg lambat membutuhkan waktu bertahun tahun.
5. Naikan KIP Untuk PTS kecil
Sementara kabar ini muncul dan menjadi polemik nasional, ternyata presiden Jokowi sendiri tidak mengetahui adanya proses RUU sisdiknas yang dicetuskan oleh Kemendikbud. Lalu timbul pertanyaan bagaimana seorang presiden tidak mengetahui tentang hal ini, bagaimana cara beliau memimpin selama ini? Itulah yang juga menyebabkan kecaman keras dari berbagai pihak terutama dari Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia.